JAKARTA - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 saat ini baru mencapai sekitar 25 persen.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah telah memulai sejumlah langkah awal penting, terutama terkait akomodasi di Arafah dan Mina.
“Kita sudah tahap 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita hasilkan. Karena kita sudah mengambil tempat di Arafah Mina, kita sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah Mina. Dan kita juga sudah pilih dua syarikat, dan itu juga akan terus,” ujar Irfan.
Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi agar seluruh proses penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Pembayaran Uang Muka dan Pemilihan Syarikah
Salah satu persiapan awal yang sudah dilakukan adalah pembayaran uang muka untuk akomodasi jemaah di Arafah dan Mina. Selain itu, kementerian telah memilih dua syarikat, atau penyedia layanan logistik, yang akan membantu kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah.
Pemilihan syarikah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kualitas layanan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga logistik selama pelaksanaan ibadah haji. Irfan menekankan, proses pemilihan dan pembayaran akan terus berjalan hingga seluruh tahapan persiapan selesai.
Koordinasi dengan DPR untuk Penetapan BPIH
Selain aspek logistik, Kementerian Haji dan Umrah juga menunggu pembahasan dengan DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026.
Penetapan biaya menjadi langkah penting agar calon jemaah memiliki kepastian terkait jumlah yang harus dilunasi sebelum keberangkatan.
“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati dan keluar keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa pelunasan,” ujar Irfan. Ia menambahkan bahwa DPR sedang menjalani masa reses, dan pembahasan diperkirakan akan dimulai sekitar 20 Oktober 2025, tergantung jadwal DPR.
Target Pelunasan dan Imbauan Calon Jemaah
Dengan target pelunasan sebelum Desember, Menhaj mengimbau calon jemaah agar mulai menyiapkan dana dari sekarang. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan keberangkatan, termasuk administrasi dan persyaratan lainnya.
“Itu harusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” tegas Irfan. Pernyataan ini menekankan pentingnya kesiapan finansial calon jemaah agar tidak mengalami kesulitan mendadak menjelang keberangkatan.
Penetapan BPIH 2026 Diharapkan Cepat
Sebelumnya, Irfan menyampaikan bahwa penetapan BPIH 2026 ditargetkan rampung pada November 2025. Dengan keputusan lebih cepat, calon jemaah akan memiliki kepastian lebih awal, sehingga dapat melunasi biaya haji dan memulai persiapan lainnya.
“Kita harapkan mungkin November sudah ada putusan tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” ujar Irfan.
Penetapan lebih awal diyakini akan meminimalkan keterlambatan administrasi serta mempermudah seluruh rangkaian logistik dan operasional haji.
Pembentukan Panja BPIH
Menhaj menekankan perlunya Komisi VIII DPR segera membentuk Panja BPIH agar pembahasan biaya dan teknis penyelenggaraan haji dapat diputuskan tepat waktu. Pembentukan Panja menjadi kunci agar tahapan perencanaan haji tidak tertunda.
“Tentu kita ingin Panja tentang BPIH segera bisa dibentuk dan segera menetapkan BPIH untuk calon jemaah haji kita,” tutur Irfan. Menurutnya, pembentukan Panja akan memperkuat koordinasi antara kementerian dan DPR sehingga proses penetapan biaya dan teknis haji bisa berjalan efisien.
Pentingnya Persiapan Tepat Waktu
Persiapan yang matang dan tepat waktu sangat penting agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Dari pemesanan akomodasi, pembayaran uang muka, hingga penetapan BPIH, semua langkah diarahkan agar calon jemaah memiliki kepastian dan waktu cukup untuk mempersiapkan keberangkatan.
Kementerian Haji dan Umrah berharap dengan persiapan yang telah dimulai ini, masalah logistik atau administratif yang sering muncul ketika perencanaan dilakukan terburu-buru dapat dihindari.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf optimistis bahwa persiapan yang baru mencapai 25 persen akan terus berjalan sesuai rencana. Penetapan BPIH dan langkah awal penyediaan akomodasi menjadi fondasi agar calon jemaah bisa berangkat haji dengan nyaman dan aman.
“Kita sudah tahap 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita hasilkan… Dan kita juga sudah pilih dua syarikat, dan itu juga akan terus,” kata Irfan.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan layanan haji yang tertib, aman, dan berkualitas bagi seluruh calon jemaah haji 2026.